Apa yang dapat dijadikan alat bukti hutang piutang?
Dalam kasus perdata, alat bukti sangat penting untuk memenangkan sebuah perkara. Alat bukti yang cukup kuat untuk membawa perkara hutang piutang ke dalam hukum perdata adalah dengan menggunakan surat perjanjian hutang piutang di atas materai. Mengapa surat perjanjian hutang piutang diatas materai cukup kuat sebagai alat bukti?
Karena surat perjanjian hutang piutang diatas materai merupakan suatu bentuk kesepakatan secara hukum dalam bentuk tertulis yang sah. Dalam surat perjanjian tersebut, terdapat butir-butir kesepakatan mengenai jumlah hutang, jangka waktu pembayaran hutang, bunga pinjaman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Selain surat perjanjian hutang piutang diatas materai, hal lain yang dapat dijadikan alat bukti adalah sumpah, keterangan saksi dan pengakuan dari yang dihutangkan.
Sumpah
Sumpah merupakan alat bukti yang dijadikan sebagai bentuk janji suci dari seseorang untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Seorang yang bersumpah akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diucapkannya dan berani menanggung akibatnya jika sumpahnya ternyata palsu. Namun, sumpah bukanlah alat bukti yang cukup kuat karena dapat dibantah dengan alat bukti lain yang lebih kuat.
Keterangan Saksi
Selain sumpah, keterangan saksi juga dapat dijadikan alat bukti. Keterangan saksi adalah keterangan tentang fakta yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau informasi terkait dengan suatu peristiwa. Namun, keterangan saksi juga tidak cukup kuat sebagai alat bukti karena dapat dipengaruhi oleh faktor subjektivitas atau kepentingan dari saksi itu sendiri.
Pengakuan dari yang dihutangkan
Pengakuan dari yang dihutangkan juga dapat dijadikan alat bukti. Pengakuan dari yang dihutangkan dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Namun, jika yang diakui hanya sebagian hutang atau terdapat perbedaan antara pengakuan dan kenyataan, maka pengakuan tersebut tidak cukup kuat sebagai alat bukti.
Dalam kasus hutang piutang, surat perjanjian hutang piutang diatas materai merupakan alat bukti yang paling kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat surat perjanjian hutang piutang yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan antara pihak yang berhutang dan berpiutang, maka dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti yang kuat di dalam pengadilan.
Cara Membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang
Berikut adalah langkah-langkah membuat surat perjanjian hutang piutang yang sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku:
- Tentukan Pihak-Pihak yang Berperan
- Tentukan Rincian Pinjaman
- Sepakati Bentuk Pembayaran Pinjaman
- Detail Kesepakatan Lainnya
- Survei dan Validasi Data Identitas
- Meminta Persetujuan dari Notaris
Sebelum membuat surat perjanjian hutang piutang, tentukan terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang berperan dalam perjanjian tersebut meliputi pihak yang memberi pinjaman (pihak kreditor) dan pihak yang menerima pinjaman (pihak debitur).
Setelah pihak-pihak yang terlibat ditentukan, selanjutnya tentukan rincian mengenai pinjaman yang diberikan. Rincian tersebut meliputi jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran pinjaman, besarnya bunga pinjaman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam surat perjanjian hutang piutang, terdapat bentuk-bentuk pembayaran yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak, seperti pembayaran dengan angsuran atau pembayaran secara penuh. Tentukan juga batas waktu pembayaran untuk setiap angkaun atau untuk pembayaran secara penuh.
Setelah menentukan rincian mengenai pinjaman dan bentuk pembayaran, selanjutnya tentukan detail kesepakatan lainnya, antara lain mengenai denda keterlambatan pembayaran, jaminan atas pinjaman, biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.
Pada saat membuat surat perjanjian hutang piutang, pastikan data identitas dari pihak kreditor dan debitur telah valid dan sah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan survei langsung ke tempat usaha atau kediaman pihak kreditor maupun debitur.
Sesudah melengkapi rincian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka selanjutnya hal penting yang perlu dilakukan adalah meminta persetujuan dari notaris. Notaris bertugas untuk membantu membuatkan surat perjanjian hutang piutang di atas materai dan menjaga keabsahan surat tersebut.
Kesimpulan
Alat bukti sangat penting dalam sebuah perkara hukum perdata, terutama dalam kasus hutang piutang. Surat perjanjian hutang piutang di atas materai adalah alat bukti yang paling kuat dan terpercaya. Namun, alat bukti lain seperti sumpah, keterangan saksi, dan pengakuan dari yang dihutangkan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat surat perjanjian hutang piutang yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memperkuat alat bukti yang akan digunakan di dalam pengadilan.
