Bukti Surat Nikah Siri
Apa Itu Nikah Siri?
Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya, pernikahan ini dilakukan dengan cara memenuhi syarat-syarat agama, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi, serta ijab kabul sebagai tanda sahnya pernikahan. Meski demikian, nikah siri tidak diakui secara legal oleh negara, karena tidak tercatat di KUA.
Kenapa Surat Nikah Siri Dibutuhkan?
Karena nikah siri tidak dicatatkan ke KUA, maka pasangan yang menikah siri tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pengakuan negara. Oleh karena itu, membuat surat nikah siri menjadi salah satu langkah yang diambil sebagai bukti keterangan menikah lewat jalur agama. Surat nikah siri bisa digunakan untuk kepentingan administratif, seperti mengurus KTP, paspor, dan dokumen resmi lainnya.
Bagaimana Cara Membuat Surat Nikah Siri?
Untuk membuat surat nikah siri, pertama-tama pasangan yang telah menikah siri perlu menyediakan beberapa dokumen, seperti foto copy KTP, akta kelahiran, serta saksi-saksi yang hadir saat pernikahan dilangsungkan. Selanjutnya, pasangan perlu menghadap ke notaris atau pengacara untuk membuat akta nikah siri. Akta ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk membuat surat nikah siri di Kantor Catatan Sipil.
Hukum Nikah Siri di Indonesia
Meski nikah siri tidak diakui secara legal oleh negara, namun sudah banyak pasangan yang melakukan pernikahan ini. Hal ini menjadi dilema bagi para pasangan yang menikah siri, karena adanya ancaman pidana dari pihak berwajib. Menurut Pasal 283 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pernikahan yang tidak sah, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Namun, kebijakan hukum ini kerap menjadi ambigu karena tidak adanya sanksi yang jelas bagi orang yang melakukan nikah siri.
Kesimpulan
Bukti surat nikah siri menjadi salah satu cara bagi pasangan yang menikah siri untuk memperoleh bukti keterangan dari status pernikahannya tersebut. Meski nikah siri tidak diakui secara legal oleh negara, namun bukan berarti pasangan tidak melakukan tindakan yang sah secara agama. Oleh karena itu, negara perlu memberikan pengakuan yang jelas mengenai status pernikahan ini, agar pasangan tidak menjadi korban kebijakan hukum yang ambigu.
