Riba nasi’ah merupakan salah satu jenis riba yang sering terjadi dalam transaksi keuangan sehari-hari, bahkan tanpa disadari oleh banyak orang. Riba nasi’ah adalah penambahan jumlah uang pokok yang disepakati pada saat akad jual beli atau pinjaman berlangsung, yang kemudian baru dibayarkan di waktu mendatang. Keberadaan riba ini seringkali terselubung dalam berbagai bentuk transaksi modern, sehingga penting untuk memahami contoh-contoh konkretnya agar dapat menghindarinya. Artikel ini akan memaparkan beberapa contoh riba nasi’ah yang ditemukan dalam praktik transaksi keuangan, dengan penjelasan detail dan referensi yang relevan.
1. Pinjaman dengan Bunga Tetap
Salah satu contoh paling umum riba nasi’ah adalah pinjaman uang dengan bunga tetap. Misalnya, seseorang meminjam uang Rp 10.000.000,- dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan bunga tetap 12% per tahun. Jumlah bunga yang harus dibayar sudah ditentukan di awal, misalnya Rp 1.200.000,- per tahun. Meskipun pembayaran bunga dilakukan secara berkala (misalnya, bulanan), namun esensinya tetap sama: terdapat tambahan jumlah uang pokok yang sudah disepakati sejak awal, dan ini merupakan ciri khas riba nasi’ah.
Sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 275) dan Hadits Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang riba dalam segala bentuknya. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadits-hadits Nabi SAW juga menjelaskan berbagai bentuk riba dan dampak buruknya. Oleh karena itu, pinjaman dengan bunga tetap ini secara hukum Islam dikategorikan sebagai riba nasi’ah karena terdapat penambahan nilai yang disepakati di muka atas pinjaman pokok.
Perlu diingat bahwa konsep bunga dalam sistem keuangan konvensional berbeda dengan konsep bagi hasil dalam sistem keuangan syariah. Dalam sistem syariah, keuntungan atau kerugian dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam sesuai dengan kesepakatan yang adil dan transparan, tanpa ada penetapan bunga tetap di muka.
2. Transaksi Jual Beli dengan Tangguh dan Selisih Harga
Riba nasi’ah juga bisa terjadi dalam transaksi jual beli dengan sistem tangguh (tempo). Misalnya, seseorang menjual barang seharga Rp 5.000.000,- dengan pembayaran ditangguhkan selama 3 bulan. Namun, karena pembayaran ditangguhkan, penjual menaikkan harga menjadi Rp 5.200.000,-. Selisih harga Rp 200.000,- ini merupakan bentuk riba nasi’ah karena merupakan tambahan harga yang disepakati di muka sebagai imbalan atas penundaan pembayaran.
Beberapa ulama berpendapat bahwa selisih harga tersebut diperbolehkan jika selisihnya wajar dan mencerminkan nilai kerugian atau risiko yang ditanggung oleh penjual karena penundaan pembayaran. Namun, jika selisih harga terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan risiko yang ditanggung, maka dapat dikategorikan sebagai riba nasi’ah. Penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan dalam menentukan selisih harga tersebut. Transparansi dan kejujuran dalam menentukan harga sangat penting untuk menghindari praktik riba.
Hal ini juga perlu dibedakan dengan mekanisme jual beli yang sah secara syariah. Jual beli yang syariah akan memperhitungkan risiko dan keuntungan masing-masing pihak secara adil, dan bukan hanya sekedar menambahkan harga karena ada penundaan pembayaran.
3. Cicilan Pembelian Barang dengan Suku Bunga
Pembelian barang secara kredit atau cicilan dengan suku bunga juga merupakan bentuk riba nasi’ah. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor seharga Rp 20.000.000,- dengan sistem cicilan selama 2 tahun. Setiap bulan, ia harus membayar cicilan yang mencakup pokok pinjaman dan bunga. Bunga yang dikenakan di sini merupakan tambahan harga yang sudah disepakati sejak awal, meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap.
Keberadaan bunga dalam sistem cicilan ini jelas-jelas termasuk dalam kategori riba nasi’ah. Perlu dipahami bahwa pembelian barang secara kredit yang syariah akan menggunakan skema yang berbeda, seperti murabahah atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Dalam skema syariah, tidak ada bunga yang dibebankan, melainkan pembagian keuntungan atau kerugian yang adil antara penjual dan pembeli.
4. Investasi dengan Janji Keuntungan Tertentu
Investasi dengan janji keuntungan atau return tertentu di muka juga dapat mengandung unsur riba nasi’ah. Misalnya, seseorang menanamkan modal Rp 50.000.000,- dalam sebuah investasi dengan janji keuntungan tetap 15% per tahun. Meskipun investasi ini memiliki aspek usaha atau bisnis, namun jika keuntungan sudah ditetapkan di awal tanpa memperhatikan fluktuasi pasar atau risiko usaha, maka hal ini dapat dikatagorikan sebagai riba nasi’ah.
Hal ini berbeda dengan investasi bagi hasil (profit sharing) dalam sistem keuangan syariah. Dalam sistem syariah, keuntungan dibagi antara investor dan pengelola investasi sesuai dengan kesepakatan yang adil dan proporsional, setelah memperhatikan kinerja usaha dan risiko yang ditanggung. Keuntungan tidak ditentukan di muka melainkan berdasarkan hasil aktual dari usaha tersebut.
5. Kartu Kredit dengan Bunga Tinggi
Penggunaan kartu kredit dengan bunga yang tinggi juga merupakan salah satu contoh riba nasi’ah yang sering terjadi. Jika seseorang menggunakan kartu kredit dan tidak melunasi tagihan tepat waktu, maka akan dikenakan bunga yang cukup tinggi atas sisa tagihan yang belum dibayarkan. Bunga ini merupakan tambahan biaya yang dibebankan karena keterlambatan pembayaran, dan ini termasuk dalam kategori riba nasi’ah.
Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan kartu kredit pada dasarnya diperbolehkan, asalkan pengguna memahami dan mampu mengelola keuangannya dengan baik agar terhindar dari akumulasi bunga. Namun, hal ini tetap memerlukan kewaspadaan dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam mengenai riba.
6. Pinjaman Antar Pribadi dengan Bunga
Bahkan pinjaman antar pribadi sekalipun dapat mengandung unsur riba nasi’ah. Misalnya, seseorang meminjam uang kepada temannya dengan kesepakatan bahwa ia harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan sejumlah tertentu sebagai bunga. Meskipun jumlahnya kecil, namun hal ini tetap termasuk dalam kategori riba nasi’ah.
Penting untuk diingat bahwa prinsip keadilan dan kejujuran harus diutamakan dalam setiap transaksi keuangan, baik yang melibatkan lembaga keuangan maupun antar individu. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang riba nasi’ah dan cara menghindarinya agar dapat menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsultasi dengan ahli fiqh atau lembaga keuangan syariah dapat membantu dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan sehari-hari.
